Nasional

Ini 9 Pelanggaran Pemilu yang Sering Terjadi

217
×

Ini 9 Pelanggaran Pemilu yang Sering Terjadi

Share this article

G24NEWS.TV, JAKARTA — Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan sembilan pelanggaran pemilu  yang sering terjadi selama penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.  Di sisi lain, dia mengungkapkan kekhawatiran banyaknya sanksi pidana dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu yang bisa menimbulkan overcriminalization atau kriminalisasi berlebihan.

Menurutnya, pelanggaran yang sering terjadi adalah syarat dan verifikasi pencalonan peserta pemilu sesuai prosedur dan melakukan kesalahan penginputan hasil perolehan suara. “Pelanggaran yang sering terjadi kedua, yaitu dukungan palsu bagi bakal pasangan calon jalur perseorangan. Ketiga adalah pemasangan APK (alat peraga kampanye) tak sesuai ketentuan,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Bawaslu.

Keempat, lanjut kandidat doktor ilmu politik ini, terdapat upaya pelanggaran fasilitasi anggaran pemerintah untuk kampanye.

“Kelima, dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan. Keenam, kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan. Ketujuh, mencoblos lebih dari sekali. Kedelapan, ASN (aparatur sipil negara) melakukan perbuatan menguntungkan kandidat. Dan kesembilan, adanya politik uang,” rinci lelaki kelahiran Bekasi, 4 Januari 1974 tersebut.

Baca Juga  Zainudin Amali Mundur, Banyak Nih Kader Partai Golkar yang Cocok jadi Menpora Baru

Dalam tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung menurutnya pelanggaran terbanyak terdapat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pendaftaran partai politik (parpol).

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Bawaslu RI (@bawasluri)

“Dugaan pelanggaran tahapan ini sebanyak 93 dari temuan, dan 41 dari laporan. Sedangkan untuk tahapan dukungan bakal calon DPD RI, baru ada 16 dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan,” sebut dia.

Hingga 10 Februari 2023, Puadi menyatakan, terdapat total 127 dugaan pelanggaran Pemilu 2024 ini sebanyak 91 kasus merupakan temuan Bawaslu dan sisanya 36 kasus dari laporan masyarakat.

“Hasil penanganan pelanggaran sebanyak 14 tak diregister, 37 bukan pelanggaran pemilu. Sedangkan yang melanggar adalah terbanyak yakni pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 69 kasus, sisanya enam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan satu kasus pelanggaran kode etik,” beber dia.

Baca Juga  Bawaslu Minta Peserta Pemilu Patuh Gunakan Rekening Khusus Dana Kampanye

Puadi mengutarakan, Bawaslu melakukan dua mekanisme dalam menangani pelanggaran pemilu melalui dua cara, yakni penyusunan kajian dan rekomendasi serta melalui sidang pemeriksaan secara terbuka.

“Untuk pemilu, Bawaslu sudah membuat Perbawaslu Nomor 7 dan 8 Tahun 2022. Ada pula Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu,” bebernya. Dalam tindak pidana pemilu, dirinya memberikan masukan, pembentukan Sentra Gakkumdu menggunakan dasar hukum Perbawaslu.

Sementara, lanjut dia, pemilihan Gakkumdu berdasarkan peraturan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. “Sentra Gakkumdu harus dibentuk untuk pemilu dan untuk pemiihan (pilkada) secara tersendiri (terpisah) karena hukum pembentukannya berbeda. Sejauh ini ada dominasi sanksi pidana dengan 77 perbuatan kategori tindak pidana pemilu sesuai UU. Hal ini bisa pula membuat dampak kriminalisasi berlebihan,” pungkas dia.

Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala

banner 325x300